PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN

KD 2.2

Standar Kompetensi    :  2.         Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kompetensi Dasar       :  2.2.      Menjelaskan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah

Indikator                       :  2.2.1.  Menjelaskan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik                                   

2.2.2.   Mendiskripsikan Manfaat Keikut sertaan Masyarakat dalam Perumusan  Kebijakan Publik

2.2.3.   Mendiskripsikan Faktor yang Menyebabkan  Anggota Masyarakat tidak Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran  :

1.            Menjelaskan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

2.            Mendiskripsikan Manfaat Keikut sertaan Masyarakat dalam Perumusan  Kebijakan Publik

3.            Menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap  kebijakan Publik di Daerah

4.            Mendiskripsikan Faktor yang Menyebabkan  Anggota Masyarakat tidak Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

5.            Menjelaskan akibat yang terjadi  bila Masyarakat tidak Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pengembangan Materi / Bahan Ajar

1. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik berawal dari adanya informasi dari media cetak, elektronik atau dari mulut ke mulut antara lain :

a.       Isu ( Masalah Publik ) yang menyangkut masalahorang banyak

Contoh  :  Masalah sampah yang tidak mendapat perhatian

Penduduk yang tinggal di daerah pembuangan sampah memprotes agar tidak dibuang ke tempat mereka. Masalah ini harus diselesaikan pemerintah daerah mengangkat masalah sampah menjadi sebuah isu publik

b.      Untuk itu pemerintah daerah meminta masukan dari berbagai pihak untuk mengangkat masalah ini menjadi Rumusan Kebijakan yang akan menjadi aturan yang harus ditati

c.       Rumusan Kebijakan yang telah ditetapkan bersama harus dapat diimplementasikan dan dilaksakan oleh pemerintah bersama dengan warga setempat

d.      Diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan tersebut

2. Manfaat keikutsertaan masyarakat dalam perumusan Kebijakan publik di daerah :

a.             Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi

b.            Dapat membentuk masyarakat yang ptuh pada hukum yang berlaku

c.             Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia

d.            Dapat membentuk masyarakat madani

3. Tanggapan masyarakat terhadap  kebijakan Publik di Daerah

a.             Respon Positif  :

Ø   menyampaikan usul dan saran

Ø   mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundangan

Ø   memberikan dorongan moral pada peserta sidang yang sedang merumuskan peraturan daerah

4. Faktor yang Menyebabkan  Anggota Masyarakat tidak Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

a.             Faktor Internal

Ø   masyarakat telah terbiasa dengan pola lama

Ø   masyarakat tidak tahu adanya kesempatan berpartisipasi

Ø   tidak tahu prosedur berpartisipasi

Ø   masyarakat tidak mau tahu / apatis

b.            Faktor Eksternal

Ø   tidak adanya peluang bagi masyarakat untuk berpartispasi

Ø   masih adanya pola sentralistik yang tidak sesuai

Ø   kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung

Ø   hukum belum ditegakkan secara adil

5. Akibat yang terjadi  bila Masyarakat tidak Aktif dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik :

a.             Perumusan kebijakan publik di daerah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat

b.            Kebijakan publik itu bisa tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat